BelitongToday, Manggar – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Rapat Umum Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Beltim di Gedung Serba Guna SMA Negeri 1 Manggar, Rabu 4 Desember 2024.
Pada acara yang berlangsung dari Pagi hingga Malam hari ini didapatkan total perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Beltim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Burhanudin dan Ali Reza sebesar 23.301 dan pasangan nomor urut 2. Kamarudin Muten dan Khairil Anwar sebesar 44.949.
Sedangkan untuk total Suara yang Sah mencapai 68.250 dan Suara yang Tidak Sah sebesar 3.520. Sehingga total ada 71.770 pemilih yang menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 27 November 2024 lalu.
Untuk total Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Erzaldi dan Yuri Kemal sebesar 41.395 dan Pasangan nomor urut 2. Hidayat dan Hellyana sebesar 25.288.
Sedangkan Suara Sah pada pemilihan Suara Gubernur sebanyak 66.683 dan suara Tidak Sahnya sebesar 5.104. Sehingga Totalnya mencapai 71.787 suara yang disalurkan dari total 192 TPS di Kabupaten Beltim.
Ketua KPU Kabupaten Beltim, Marwansyah mengatakan Rapat Umum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihadiri oleh Bawaslu dan juga oleh para saksi Pasangan calon serta oleh seluruh penyelenggara.
“Kita lihat bersama-sama kan masing-masing tingkatan PPK di wilayah Belitung Timur sudah membacakan terkait hasil rekap di tingkat kecamatan mereka masing-masing pada forum Rapat Pleno Terbuka. Rapat ini disaksikan oleh para hadirin yang hadir dan disiarakan secara langsung tentunya ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel dari penyelenggara dalam bekerja,” kata Marwan.
Ditekankan Marwan, tahapan rekapitulasi perolehan suara ini sudah dilakukan berjenjang. Mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara di Tempat Pemungutan Suara, tingkat Panitia Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kabupaten.
“Khusus untuk Gubernur, jenjang ke atasnya nanti ke KPU Provinsi. Proses ini berjenjang jadi setiap setiap peristiwa ataupun setiap kejadian pada setiap tingkatan tentu bisa terselesaikan, rentetan kejadian di tingkat atas sehingga hal-hal yang menjadi hambatan atau gangguan pada proses pelaksanaan pleno di tingkat atas itu tidak akan terjadi,” jelas Marwan. (Anggal/Rel)
