BelitongToday, Tanjungpandan – Tim Panitia Khusus (Pansus) Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Syarat Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambangi Kabupaten Belitung, Jumat (6/10).
Tim Pansus tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait. Hal ini, untuk menyikapi konflik izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Foresta Lestari Dwikarya di wisma Bougenville, Tanjungpandan.
Selain Ketua Pansus beserta anggota, dalam RDP tersebut juga turut hadir sejumlah perwakilan camat dan kepala desa yang berkonflik dengan PT. Foresta Lestari Dwikarya.
Ketua Pansus Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Syarat Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan mengatakan tim pansus tersebut akan bekerja untuk menyelesaikan konflik HGU Foresta Lestari Dwikarya dengan masyarakat tujuh desa.
“Pansus ini adalah secara hukum akan bantu masyarakat dalam tanda petik yang dizalimi oleh perusahaan,” kata Aksan Visyawan, Jumat (6/10).
Ia menyampaikan, melalui pansus tersebut pihaknya ingin mendudukkan masyarakat sesuai aturan.
“Jadi jika tidak sesuai aturan mohon sampaikan dalam forum ini,” jelasnya.
Aksan menyebutkan, apabila masyarakat menemukan ketidakadilan selama ini, harap sampaikan dalam forum tersebut.
“Karena saya temui fakta dan data di lapangan Foresta tidak mau memberikan 20 plasma ke masyarakat. Kemudian, Foresta juga tidak mau membeli sawit masyarakat. Kami sudah rekomendasikan seluruh PKS di Babel harus beli Sawit masyarakat. Kemudian harga TBS dan perizinan juga harus sesuai,” jelas Aksan.
Pansus Bekerja Kumpulkan Data Konflik HGU Foresta
Sementara itu, anggota pansus, Beliadi menjelaskan bahwa DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu telah membentuk pansus tersebut sejak tiga bulan lalu.
“Perlu diketahui kami telah membentuk pansus terkait stabilitas harga sawit dan syarat perkebunan kelapa sawit. Sudah terbentuk tiga bulan lalu,” paparnya.
Beliadi menyampaikan pula, pihaknya saat ini sedang mengejar mengumpulkan data terkait hal perizinan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Kami kumpulkan semua perusahaan yang kami panggil di Bangka. Kami juga sudah manggil pihak Foresta karena ada permasalahan khusus untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Hari ini kami kan mendalami hal yang berkaitan dengan perizinan kebun sawit Foresta,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tim pansus ini akan bekerja dalam waktu yang cukup panjang kami minta agar pihak desa dapat membantu kami.
“Apabila nantinya jika ada tim pansus yang datang ke desa-desa untuk penggalian data lebih dalam mohon dibantu,” harap Beliadi. (Tim)
