Home / 2024 Election

Senin, 25 November 2024 - 21:32 WIB

Ayo Beraksi! Imbalan Rp 2 Juta: Komite Reformasi Belitung Serukan Pilkada Bersih Melalui Sayembara

Suasana konferensi pers Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan di Kong Djie OS, Tanjungpandan, Senin (25/11).

Suasana konferensi pers Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan di Kong Djie OS, Tanjungpandan, Senin (25/11).

BelitongToday, Tanjungpandan – Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kong Djie OS, Tanjungpandan, Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan (KRUBMD) yang dipimpin oleh Koordinator Soehadi Hasan dan anggota Suryadi Saman menyerukan pentingnya menjaga Pilkada agar bebas dari praktik politik uang.

Kegiatan ini diadakan sebagai respons terhadap pengalaman buruk selama Pemilihan Legislatif 2024, di mana dugaan korupsi politik sangat mencolok.

Soehadi Hasan menegaskan ajakannya kepada seluruh masyarakat Belitung untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil (Jurdil).

“Kami mengajak seluruh masyarakat Belitung untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil,” tegasnya dalam konferensi pers pada Senin, 25 November 2024.

Baca Juga  Akomodir Bacaleg Internal dan Eksternal Partai, DPC PBB Belitung Target Raih 4 Kursi di Pileg 2024

Untuk mendorong partisipasi publik, Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan bukti rekaman video terkait praktik politik uang, seperti serangan fajar atau pembagian amplop, dengan imbalan sebesar Rp 2.000.000.

Bukti dapat dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0819-1717-1711 atau 0821-7526-7417, atau diantarkan langsung ke sekretariat Komite di Jl. Pangeran Diponegoro No. 22, Tanjungpandan.

“Kami berkomitmen untuk merahasiakan identitas pelapor yang memberikan bukti,” tambah Suryadi Saman selaku anggota KRUBMD.

Suryadi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik politik kotor yang marak menjelang Pilkada.

Ia menyebutkan adanya laporan bahwa ada paslon dan timnya mengumpulkan KTP masyarakat dengan janji uang, yang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Baca Juga  Kantor Imigrasi Tanjung pandan Raih Tiga Penghargaan di AHII 2025

Komite Reformasi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung dapat lebih proaktif dalam pengawasan, sehingga pemilihan dapat menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendesak Bawaslu untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan pengawasan yang lebih ketat,” tutup Suryadi.

Dengan inisiatif ini, Komite Reformasi berharap bisa menciptakan Pilkada yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas untuk Belitung. (Angga/Rel)

Share :

Baca Juga

Partai Gelora belitung Pemilu 2024

2024 Election

Jadi Partai Terakhir yang Mendaftarkan Bacaleg Pemilu 2024 di KPU Belitung, Ini Alasan Partai Gelora

2024 Election

Dengan Pengawalan Ketat, Logistik Surat Suara Pemilu 2024 Tiba di Gudang KPU Belitung
Pemilu Beltim

2024 Election

Masyarakat Beltim Bisa Laporkan Penyelenggara Pemilu yang Tidak Netral, Begini Caranya
PDI 2024

2024 Election

Calonkan Kader Terbaik, PDI Perjuangan Belitung Siap Pertahankan Kursi Ketua DPRD di Pileg 2024

2024 Election

KPU Provinsi Babel Pastikan Distribusi Logistik Pilkada di Belitung Tepat Waktu

2024 Election

Gelar Doktor Manajemen Lulusan Terbaik UNTAR: Isyak Meirobie dan Visi Pembangunan untuk Belitung

2024 Election

Pengawasan Partisipatif: Bawaslu Belitung Ajak Media dan Elemen Masyarakat, Siap Awasi Pilkada 2024

2024 Election

Hasil Survei MPI: IM Ungguli Pilkada Belitung 2024