Home / Belitong Humanities

Selasa, 4 Oktober 2022 - 18:03 WIB

APDESI Belitung Minta Tunjangan Gaji ke-13 dan THR

Suasana RDP DPRD Kab. Belitung dengan APDESI Belitung

Suasana RDP DPRD Kab. Belitung dengan APDESI Belitung

BelitongToday, Tanjungpandan – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Belitung beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung untuk mengajukan tunjangan hari raya Idul Fitri dan Penghasilan Tetap (Siltap) atau gaji ke-13, Selasa (4/10).

Ketua Apdesi Belitung, Mulkan mengatakan, permintaan ini sudah sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia, dimana harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) semakin naik.

“Hal ini telah kami ajukan sejak 2 tahun lalu. Dalam hal ini kami bercontoh pada beberapa kabupaten lain seperti Kab. Beltim yang telah menerapkan hal ini,” ujar Mulkan.

Menurutnya, perangkat desa tidak pernah mendapatkan tunjangan gaji 13 dan THR tersebut, tetapi untuk tunjangan bulanan, mereka mendapat sekitar Rp 1 juta per kepala desa, dan untuk perangkat desa yang lain dibawah nominal tersebut.

Baca Juga  Apa Itu Crypto Staking ?

Staf Ahli Bupati Belitung Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra, Mirang Uganda mengatakan permintaan ini sifatnya manusiawi, sepanjang bisa diakomodir oleh eksekutif maka akan diakomidir. Namun harus ada pengkajian secara khusus terkait masalah usulan ini.

“Di era inflasi yang tinggi ini jelas dengan ditambahkannya pendapatan juga merupakan upaya dalam mengatasi inflasi. Tetapi kami tidak mau gegabah,” jelas Mirang.

Senada, Kepala Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung, Salman Alfarizi mengatakan jika anggaran mencukupi, hal ini dapat direalisasikan, namun tetap harus sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  ‎Tak Lagi Representatif, Komisi III DPRD Belitung Usul Museum dan Kebun Binatang Dipisah

“Dalam hal penerbitan dasar hukum terkait tata kelola uang negara, maka jelas harus transparan. Secara pribadi mendukung namun karena ini adalah uang negara maka harus miliki acuan hukum yang jelas pula,” ungkap Salman.

Pimpinan rapat dengar pendapat sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kab. Belitung, Syamsir mengatakan dalam memperjuangkan aspirasi ini kita jadwalkan waktu untuk berkonsultasi ke kementerian dan ke daerah lain yang telah melaksanakan hal, setidaknya untuk dapat memperjuangkan minimal satu poin dari dua poin yang diminta.

“Mari sama-sama kita perjuangkan dan kita pantau selalu, tetap jaga silahrurahmi dan berkonsultasi,” tutupnya. (admin)

Share :

Baca Juga

Belitong Humanities

Bahas Pilkada 2024, Asmawa Tosepu Beraudiensi ke Kajari Belitung Timur
Arus Mudik Balik

Belitong Economic and Business

Pelindo Tanjungpandan: Rangkaian Arus Mudik dan Balik Lebaran 2023 Berjalan Lancar
Arus Balik Bandara Hanandjoeddin

Belitong Economic and Business

Jumlah Penumpang Puncak Arus Balik Lebaran 2023 di Bandara Hanandjoeddin Capai 2.533 Orang
Baznas Belitung

Belitong Humanities

Tingkatkan Pengumpulan Zakat Profesi, Baznas Belitung Jalin Kerjasama dengan KPPN Tanjunpandan
Belitung RPD

Belitong Humanities

Pemkab Belitung Gelar Konsultasi Publik RPD, Ini Pesan Bupati Belitung

Belitong Humanities

Antisipasi Cuaca Buruk, Distribusi Logistik Pilkada Belitung 2024 di Pulau Terluar Jadi Atensi Khusus
Salat Idul Fitri

Belitong Humanities

Sanem Salat Idul Fitri Bersama Ribuan Masyarakat, Ajak Umat Islam Maknai Idul Fitri Kembali Kepada Kesucian Diri
Sanksi Adat Foresta

Belitong Humanities

Seram! Dukun Kampung Bakal Beri Sanksi Adat kepada Foresta, Kik Mukti: Jangan Anggap Remeh Masyarakat