Home / Belitong Humanities

Selasa, 4 Oktober 2022 - 18:03 WIB

APDESI Belitung Minta Tunjangan Gaji ke-13 dan THR

Suasana RDP DPRD Kab. Belitung dengan APDESI Belitung

Suasana RDP DPRD Kab. Belitung dengan APDESI Belitung

BelitongToday, Tanjungpandan – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Belitung beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung untuk mengajukan tunjangan hari raya Idul Fitri dan Penghasilan Tetap (Siltap) atau gaji ke-13, Selasa (4/10).

Ketua Apdesi Belitung, Mulkan mengatakan, permintaan ini sudah sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia, dimana harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) semakin naik.

“Hal ini telah kami ajukan sejak 2 tahun lalu. Dalam hal ini kami bercontoh pada beberapa kabupaten lain seperti Kab. Beltim yang telah menerapkan hal ini,” ujar Mulkan.

Menurutnya, perangkat desa tidak pernah mendapatkan tunjangan gaji 13 dan THR tersebut, tetapi untuk tunjangan bulanan, mereka mendapat sekitar Rp 1 juta per kepala desa, dan untuk perangkat desa yang lain dibawah nominal tersebut.

Baca Juga  Jelang Tahun Baru Imlek 2025, Warga Tionghoa Tanjungpandan Mulai Berburu Aksesoris

Staf Ahli Bupati Belitung Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra, Mirang Uganda mengatakan permintaan ini sifatnya manusiawi, sepanjang bisa diakomodir oleh eksekutif maka akan diakomidir. Namun harus ada pengkajian secara khusus terkait masalah usulan ini.

“Di era inflasi yang tinggi ini jelas dengan ditambahkannya pendapatan juga merupakan upaya dalam mengatasi inflasi. Tetapi kami tidak mau gegabah,” jelas Mirang.

Senada, Kepala Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung, Salman Alfarizi mengatakan jika anggaran mencukupi, hal ini dapat direalisasikan, namun tetap harus sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  Alami Kandas di Alur Pelayaran Pangkalbalam, 2 Kapal Berhasil Dievakuasi Tim SAR Gabungan

“Dalam hal penerbitan dasar hukum terkait tata kelola uang negara, maka jelas harus transparan. Secara pribadi mendukung namun karena ini adalah uang negara maka harus miliki acuan hukum yang jelas pula,” ungkap Salman.

Pimpinan rapat dengar pendapat sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kab. Belitung, Syamsir mengatakan dalam memperjuangkan aspirasi ini kita jadwalkan waktu untuk berkonsultasi ke kementerian dan ke daerah lain yang telah melaksanakan hal, setidaknya untuk dapat memperjuangkan minimal satu poin dari dua poin yang diminta.

“Mari sama-sama kita perjuangkan dan kita pantau selalu, tetap jaga silahrurahmi dan berkonsultasi,” tutupnya. (admin)

Share :

Baca Juga

Belitong Humanities

Enam Pendaftar Lulus Seleksi Administrasi Pendaftaran Sekda Beltim, Berikut Namanya
tim penilai

Belitong Humanities

Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Hadir di Belitung, Gali dan Verifikasi Pembangunan
Membalong

Belitong Humanities

Tepat di Hari Pahlawan, Warga Kembali Blokade Akses Foresta, Tuntut Perusahaan Cabut Laporan 11 ‘Pejuang’ Tanah Membalong

Belitong Humanities

Cek Kondisi Masyarakat Terdata Miskin Ekstrem, Wabup Belitung Turun ‘Blusukan’

Belitong Humanities

Pesan Natal Romo Frengky, Ajak Umat Katolik Belitung Memperbaharui Diri
Chesi

Belitong Humanities

Membanggakan! Chesi Wakili Babel Juarai Ajang Indonesian Kids of the Year 2023
Safari Ramadan Pemkab Belitung

Belitong Humanities

Safari Ramadan Pemkab Belitung Resmi Berakhir, Sanem: Ini Safari Ramadan Terakhir Saya Sebagai Bupati
Tim

Belitong Humanities

Selesaikan Konflik Foresta Lestari Dwikarya, Pj Gubernur Babel Bentuk Tim Terpadu