BelitongToday, Tanjungpandan -Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Belitung melontarkan kritikan tajam terkait struktur Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa 1 September 2026.
Sikap kritis ini menyoroti melambungnya angka defisit anggaran di tengah tren penurunan target pendapatan daerah, yang dinilai berpotensi mengancam disiplin serta kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Sinyal kewaspadaan fraksi-fraksi di DPRD Belitung tercermin kuat dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026.
Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pembengkakan Defisit dan Ketergantungan SILPA
Juru Fraksi PDI Perjuangan DPRD Belitung, Masoni, menegaskan bahwa meski pihaknya mengapresiasi penyesuaian program pembangunan daerah berbasis penguatan sektor unggulan dan hilirisasi, PDI Perjuangan memberikan catatan atas struktur belanja daerah.
Defisit anggaran melebarnya cukup signifikan, yakni naik Rp33,94 miliar dari angka semula Rp61,89 miliar menjadi Rp95,84 miliar.
Selanjutnya kenaikan defisit yang bergantung penuh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dinilai harus diimbangi dengan prioritas belanja yang realistis dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
