Home / Belitong Politics

Senin, 16 Oktober 2023 - 16:07 WIB

Eka Budhiarta Anggota DPRD Babel Sebarluaskan Perda Soal Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2017 yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eka Budhiarta di Desa Pelepak Putih, Sabtu (14/10) lalu.

Kegiatan sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2017 yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eka Budhiarta di Desa Pelepak Putih, Sabtu (14/10) lalu.

BelitongToday, Sijuk – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eka Budiartha, melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2017 tentang penataan usaha perkebunan kelapa sawit.

Penyebarluasan informasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tersebut berlangsung di Desa Pelepak Puteh, Kecamatan Sijuk, Sabtu (14/10) lalu. Sebanyak 50 orang peserta hadir dalam penyebarluasan perda tersebut.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal menarik yang ia sosialisasikan seperti dalam Bab IV pemanfaatan lahan. Dalam pasal 10 ayat 1 pembangunan perkebunan sekitar sumber-sumber air dilaksanakan pada radius sampai dengan 500 meter dari tepi waduk atau danau. Lalu, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.

“Kemudian pada angka dua, pembangunan perkebunan sekitar jalan. Meliputi, jalan nasional paling dekat 500 meter, jalan provinsi paling dekat 250 meter. Dan, jalan kabupaten paling dekat 100 meter,” kata Eka Budiartha.

Baca Juga  BKKBN Bangka Belitung Mutakhirkan 197 Ribu Keluarga Sasaran Penurunan Stunting dan Penghapusan Miskin Ekstrem

Eka melanjutkan, hal ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kebun dan desa. Dalam menata wilayah pemukiman baru karena bertambahnya jumlah penduduk yang tentunya sangatlah berbeda dengan kondisi 25 tahun lalu. Yaitu, ketika pada saat HGU terbit.

Kemudian dalam pasal 19 angka (1) perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luas paling kurang 20 persen dari luas IUP.

Perusahaan Wajib Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Selanjutnya dalam pasal 21 (1) adanya kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun harus berlangsung paling lambat tiga tahun sejak HGU diberikan.

Baca Juga  Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022 Kepada DPRD, Sanem Paparkan Prestasi dan Capaian Pembangunan Daerah

“Seperti kita ketahui, bahwa Desa Pelepak Pute ada lokasi PT Rebinmas Jaya dan PT AMA,” terangnya.

Eka menambahkan, luasan PT. Rebinmas Jaya adalah sekitar 2000 hektar dan PT. AMA sekitar 1000 hektar berada di Desa Pelepak Pute.

Oleh karena itu, dari keterangan yang ia dapatkan, ternyata pembangunan perkebunan masyarakat dan plasma untuk PT. Rebinmas Jaya belum satu hektar pun, jelas berbeda dengan PT. AMA yang sejak tahun 2004 sudah membangun kebun plasma sekitar 100 hektar di Desa Pelepak Pute.

“Menjadi catatan, kenapa ada perusahaan yang bisa melakukan pembangunan kebun plasma, tapi ada juga perusahaan yang belum sama sekali membangun kebun plasma di Desa Pelepak Pute,” tandasnya (Adoy).

Share :

Baca Juga

Hotel Golden Tulip

Belitong Economic and Business

Gelar Reses di Kantor Lurah Tanjungpendam, Vina Cristyn Ferani Terima Aduan Soal Music DJ di Lantai Atas Hotel Golden Tulip

Belitong Politics

Reses Ketua DPRD Belitung di Air Saga, Pemekaran Desa, Lampu PJU, Perbaikan Jalan, dan Pendalaman Alur Jadi Aspirasi Masyarakat

Belitong Politics

Paslon Romantis, MZ Hendra Caya dan Sylpana Selalu Bawa Istri Saat Berkampanye

Belitong Politics

Bawaslu Belitung Timur Lantik 39 PKD Pilkada Serentak 2024

Belitong Politics

Yuri Resmikan Posko Sekber ‘Beramal’ di Tanjungpandan, Ajak Menangkan Pilgub Babel 2024

Belitong Politics

โ€ŽPandangan Umum Fraksi DPRD Belitung: Raperda Industri Harus Jadi Solusi Nyata Ekonomi Daerah

Belitong Politics

Djoni Alamsyah Bertemu Pelaku Pariwisata, Bahas Permasalahan Pariwisata Belitung dari Hulu ke Hilir

Belitong Politics

Pasangan Berhasyl Siap Berikan Kepastian Hukum untuk Penambang Rakyat di Belitung