BelitongToday, Tanjungpandan – Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Belitung memberikan pemandangan umum tentang sistem air limbah domestik.
Berbagai pandangan mengemuka dalam rapat paripurna ke 14 masa persidangan 2 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung, Senin (13/2) pagi.
Ketua fraksi PDIP Belitung, Vina Cristin Ferani mengapreasiasi kemajuan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) subsektor air limbah domestik tahun 2013-2028 yang mengalami penurunan dari 41,7 persen menjadi 28,83 persen.
Vina menyebutkan, terdapat progres yang baik walaupun belum mencapai 0 persen.
Oleh karena itu, strategi harus lebih dimaksimalkan kembali dan mengupayakan strategi baru untuk mendapatkan standar kebersihan yang sesuai.
“Wilayah Sijuk termasuk akses sanitasi terendah, disarankan untuk mengoptimalkan strategi di lingkungan masyarakat, khusus wilayah Sijuk,” terangnya.
Ia meminta pihak terkait mengembangkan sarana SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) dan meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan, terutama di daerah objek wisata.
Vina juga menyinggung kisruh RSUD Marsidi Judono terkait pelayanannya selama ini. Ia berharap kasus kemarin bisa selesai dengan baik secara kekeluargaan dan semua pihak mengambil sisi positifnya.
Sementara itu, Sukirman juru bicara dari fraksi Golkar meminta pemerintah daerah agar mempertimbangkan faktor lokasi yang jauh dari lingkungan masyarakat.
Ia meminta, rancangan pembangunan septic tank milik badan usaha, agar menyertakan izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia juga meminta agar ada uji publik untuk menunjukkan keterlibatan masyarakat.
Mahyudin, juru bicara dari fraksi Hanura, memohon adanya sinkronisasi agar makna raperda sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga meminta agar pemerintah melampirkan master plan.
“Kemudian, mengadakan pembinaan dan pengawasan retribusi dan sudah sejauh mana kesiapan aparatur atau kelembagaan terkait air limbah domestik,” imbuhnya.
Sementara itu, Amirudin, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengingatkan bahwa pasal-pasal yang tercantum harus dapat memberikan solusi.
Sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Juga, dapat mendorong peningkatan pelayanan terutama air limbah domestik guna mencapai akses sanitasi yang baik.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk menyediakan akses sanitasi yang baik dan layak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga meminta pemerintah menindaklanjuti limbah domestik dan memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat Belitung.
Hilman, juru bicara dari Fraksi Nasdem, mengatakan pengelolaan air limbah sangat penting dalam suatu bisnis. Hal ini karena dapat menjaga kualitas air dan tanah dalam upaya kelestarian lingkungan.
“Perlu adanya pemantauan berkala kepada para pelaku usaha baik perhotelan, pertokoan, dan industri lainnya yang juga berhak mendapatkan pembinaan untuk para industri terkait sistem air limbah,” ucapnya.
Di samping itu, Rusdianto, juru bicara dari Fraksi Bangsa Sejahtera, menanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait jaringan SPAL.
Sedangkan Sukri Umay, juru bicara dari Fraksi Gerakan Amanat Demokrat menyebutkan
akses sanitasi yang masih rendah sehingga perlu adanya sosialisasi terkait perilaku hidup sehat.
“Perlu bersikap tegas tentang kewajiban membangun saluran air domestik karena masih banyak pelaku usaha belum memiliki saluran limbah air,” katanya.
Sukri juga meminta untuk melibatkan unsur unsur masyarakat yang berwawasan lingkungan dan budaya sehingga perda mampu diimplementasikan dengan baik. (Lia)
