BelitongToday, Manggar – Salah satu aset Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yakni komplek perumahan guru yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Manggar, saat ini banyak dihuni oleh non ASN.
Di dalam komplek perumahan guru tersebut, terdapat 38 unit rumah dengan ukuran sedang yang pemerintah sediakan untuk guru-guru di Belitung Timur.
Namun seiring berjalannya waktu, komplek perumahan guru tersebut terus berganti. Penghuni mulai berganti menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Beltim (ASN non guru). Hingga saat ini menjadi komplek perumahan yang banyak dihuni oleh warga non ASN.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sarjano, kepada BelitongToday, mengatakan bahwa kompleks perumahan guru tersebut masih menjadi aset pemerintah daerah yang tercatat di Dinas Pendidikan Beltim.
“Perumahan guru di Desa Padang memang menjadi aset pemerintah daerah yang pencatatannya ada di dinas pendidikan,” kata Sarjano, Rabu (13/9)
Terkait penghuninya yang beragam, Sarjano mengatakan, permasalahan itu tidak mudah pemerintah daerah atasi.
“Karena perumahan itu kan mereka tempati turun temurun. Seharusnya yang menempati itu pegawai dinas atau guru. Tapi, sampai saat ini kenyataannya ada masyarakat umum juga yang tinggal di sana,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Tidak Memiliki Catatan
Lebih lanjut, Sarjano mengatakan, dari awal Belitung Timur mekar menjadi kabupaten. Perumahan guru yang sudah ada sejak tahun 80-an tidak jelas penghuninya. Karena Dinas Pendidikan tidak punya catatannya.
“Tradisinya waktu itu, kalau misalkan dia meninggalkan rumah itu kepada pemilik yang baru kita cuma pungut biaya ganti listrik,” ujarnya.
Lebih jauh, Sarjano menjelaskan, bahwa sebulan yang lalu, pemerintah desa telah mengajukan ke bupati agar perumahan guru tersebut menjadi hibah kepada warga yang tinggal di sana saat ini.
“Jadi nama-nama penghuni rumah itu saat ini sudah tercatat oleh pemerintah desa. Dan mereka meminta bupati untuk menghibahkan rumah tersebut tanpa memandang apakah dia ASN, pengusaha, ataupun masyarakat umum,” jelasnya.
Sedangkan terkait hibah ke pemerintah desa, ia menginginkan agar ada jaminan bahwa tidak akan ada konflik di masa depan.
“Kalau dari kami, seandainya itu mau menjadi hibah, yang kami inginkan itu ada jaminan dari pemerintah desa. Bahwa tidak akan ada konflik di masa depan,” pungkasnya. (Mario)
