BelitongToday, Tanjungpandan – Bupati Belitung Sahani Saleh mengapresiasi upaya pemutakhiran yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (KKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Monitoring Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, pada 11 hingga 12 Oktober kemarin.
“Saya sangat mempercayai Data BKKBN, bagi saya data BKKBN itu data yang lebih akurat karena kadernya benar-benar melaksanakan pendataan secara door to door dan selalu dimutakhirkan setiap tahun,” ujar Sahani Saleh.
Selain itu menurutnya, data BKKBN sekarang sudah menjadi satu-satunya sumber data untuk program percepatan penurunan kemiskinan ekstrim.
“Semoga selanjutnya program-program yang dilakukan pemerintah benar-benar diberikan tepat sasaran sesuai hasil pemutakhiran data keluarga yang dilakukan ini. Sukses terus BKKBN, Berencana itu Keren,” ucap pria yang akrab disapa Sanem tersebut.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 berlangsung dari 1 September hingga 31 Oktober 2022 melibatkan tenaga lapangan sebanyak 1.422 Kader Pendata.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 19,93% pada tahun 2019 dan menjadi 18,6 pada tahun 2021.
Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belitung, Isyak Meirobie mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, adanya informasi data yang tepat dan akurat mengenai Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar intervensi program Percepatan Penurunan Stunting oleh mitra kerja/lintas sektor sehingga tindak lanjut program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran.
“Nanti kami akan membuat Inovasi Program Keremunting, yaitu pendampingan terhadap keluarga risiko stunting, karena masalah stunting ini adalah tanggung jawab semua pihak,” ujar Isyak yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Belitung tersebut.
Isyak melanjutkan, nantinya dari Pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil, Sekda, sampai Kepala Dinas akan memiliki tanggung jawab mendampingi keluarga dan menjadi orang tua asuh bagi keluarga yang memiliki anak stunting.
“Program ini akan dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan leading sektor Dinas PPKBPMD Kab. Belitung paling lambat pada bulan November 2022,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung Fazar Supriadi Sentosa menyatakan bahwa pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif agar dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting.
Upaya pendekatan terhadap keluarga berisiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
“Verifikasi dan validasi Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dilakukan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pengolahan Datanya dilakukan oleh PKB/PLKB di Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022,” ujar Fazar.
Oleh karena itu Fazar mengatakan, perlu dilaksanakan Rekonsiliasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka menyebarluaskan informasi untuk selanjutnya dilakukan intervensi yang tepat guna oleh Lintas Sektor sesuai bidangnya kepada keluarga sasaran. (adoy)
