BelitongToday, Tanjungpandan – Kondisi perekonomian di Pulau Belitung saat ini dilaporkan sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
Mandeknya aktivitas pembelian bijih timah akibat karut-marut tata niaga dituding menjadi biang kerok lesunya berbagai sektor usaha masyarakat di Negeri Laskar Pelangi tersebut.
Kondisi riil ini diserap langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, saat menerima audiensi dari sekitar 20 perwakilan penambang timah wilayah Belitung Barat di Tanjungpandan.
”Hari ini saya menerima aspirasi dari perwakilan penambang Belitung Barat. Nanti saya juga akan menjadwalkan pertemuan serupa dengan para penambang di Belitung Timur. Mereka menyampaikan satu jeritan yang sama: ekonomi Belitung saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Didit kepada awak media, Jumat 17 Juli 2026.
Gudang Penuh, RKAB Belum Keluar
Menurut Didit, mandeknya perputaran uang dari sektor timah ini dipicu oleh belum terbitnya dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah. Tanpa dokumen tersebut, tidak ada kepastian hukum yang melandasi transaksi pembelian timah dari masyarakat.
Ironisnya, saat keran pembelian resmi tersumbat, tumpukan bijih timah di lapangan justru terus membukit.
”Berdasarkan data yang saya terima, saat ini di gudang PT Timah saja sudah ada sekitar 4.000 ton timah milik masyarakat yang bermitra. Sementara informasi yang kami dapat, kuota pembelian dalam proses penerbitan RKAB PT Timah nantinya hanya dibatasi sebesar 3.600 ton. Lalu sisa timah yang melimpah ini mau dikemanakan?” cecar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ketiadaan pembeli resmi membuat harga timah di tingkat tapak anjlok drastis. Dampak domino dari lesunya sektor pertambangan ini pun kini mulai menjalar ke sektor UMKM, pasar tradisional, hingga daya beli masyarakat umum yang menurun drastis.
