BelitongToday, Tanjungpandan – Koordinator lapangan konflik masyarakat tujuh desa terhadap PT. Foresta Lestari Dwikarya, Samsul Basroni menyayangkan Bupati Belitung Sahani Saleh tidak mengizinkan kepala desa berangkat memenuhi undangan pansus DPRD Bangka Belitung, Rabu (6/9) lalu.
“Iya, memang kami menyayangkan karena pada dasarnya tim DPRD provinsi harus tahu apa sih sebenarnya. Bukan masalah 11 orang itu, namun asal muasal permasalahan dengan Foresta seperti apa,” kata Samsul kepada BelitongToday di sela kegiatan Gerakan Pangan Murah. Di halaman Gedung Serba Guna, Jumat (8/9).
Ia menjelaskan, seharusnya perwakilan kepala desa dari tujuh desa menyampaikan permasalahan PT. Foresta Lestari Dwikarya di hadapan anggota Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kepala desa harusnya menyampaikan selama 28 tahun berproses seperti apa perusahaan Foresta ini,” ujarnya.
Namun sangat ia sayangkan dalam kesempatan tersebut, perwakilan kepala desa dari tujuh desa yang bermasalah dengan Foresta Lestari Dwikarya tidak diperkenankan bupati berangkat menghadiri RDP tersebut.
“Seharusnya jika kades pergi dan korlap juga pergi mereka datang membawa data, maka akan terang benderang. Sehingga konsumsi publik terhadap 11 orang tersebut tidak negatif. Jangan melihat sisi pengrusakan, mereka berjuang karena ada yang harus diperjuangkan,” papar Samsul.
Samsul berpendapat, meskipun demikian, pasti tetap ada alasan mengapa Bupati Belitung Sahani Saleh tidak mengizinkan kepala desa. Dari tujuh desa yang berkonflik dengan Foresta menghadiri RDP itu.
Sebaiknya Anggota Pansus DPRD Babel Datang ke Belitung
“Secara keseluruhan intinya adalah takut berseberangan informasi, kemudian terkait intervensi juga. Sehingga bupati memutuskan agar kepala desa tidak mengikuti RDP tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Samsul melanjutkan, ke depannya untuk efisiensi sebab objek persoalan tersebut adalah di Belitung. Maka alangkah baiknya anggota Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut datang ke Belitung.
“Kalau kami dari korlap sih, untuk meminimalisir pengeluaran pendanaan desa lebih efisien mereka (anggota pansus, red) ke sini. Karena objek ada di sini,” terangnya.
Samsul juga berharap, selanjutnya apabila ada pembahasan Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang konflik Foresta Lestari Dwikarya dapat terlaksana di Belitung.
“Mereka yang datang karena mereka jelas telah mendapat fasilitas dari negara,” ungkapnya. (Nazriel)
