BelitongToday, Tanjungpandan – Kabupaten Belitung tengah menghadapi fenomena ekonomi yang kontradiktif. Di satu sisi, kinerja fiskal daerah menunjukkan performa gemilang dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun di sisi lain, denyut nadi ekonomi riil di tingkat akar rumput justru melemah, ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat yang signifikan.
Laporan kenaikan PAD yang seharusnya menjadi sinyal kemakmuran, kini justru memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan struktur ekonomi daerah.
Lemahnya daya beli di Belitung bukan tanpa sebab. Terbatasnya lapangan kerja baru dan fluktuasi harga komoditas pokok menjadi faktor utama yang menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga,” papar Ketua BPC HIPMI Belitung, Zainudin dalam keterangan resminya, Sabtu 3 Januari 2026.
Ia menilai sektor riil yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal tampak lesu, menciptakan efek domino yang memukul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
”Penurunan omzet usaha bukan lagi rahasia. Dengan menurunnya daya serap pasar, UMKM yang menjadi tulang punggung daerah kini berada dalam fase bertahan (survival mode),” jelasnya.
Fokus pemerintah daerah dalam mengejar target PAD kini mulai dipertanyakan urgensinya terhadap kondisi riil pelaku usaha. Ada tendensi bahwa peningkatan target pendapatan daerah justru dibebankan pada sektor yang paling rentan namun mudah dipungut, yakni pajak dan retribusi UMKM.
Kebijakan ini dianggap kontraproduktif. Di saat pelaku usaha membutuhkan stimulus untuk bangkit, mereka justru dihadapkan pada kewajiban fiskal yang statis, bahkan cenderung meningkat.
