BelitongToday, Tanjungpandan – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana melakukan evaluasi dan pencabutan status terhadap sejumlah bandara internasional di tanah air, salah satunya adalah Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin, di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie mengatakan pihaknya akan terus berusaha untuk mempertahankan agar status bandara internasional H.AS Hanandjoeddin Belitung tidak dicabut.
“Saya bersama dengan Bupati akan terus mempertahankan agar status bandara internasional H.AS Hananjoeddin tidak dicabut,” jelasnya,” dalam sambutan saat membuka Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) Digital Talent Scholarship (DTA) oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, Selasa (20/9) pagi.
Dia telah menyampaikan persoalan ini kepada Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin untuk segera menindaklanjuti hal ini kepada Kemenko Marves dan Kemenhub.
“Kami sudah bersurat kepada Bapak Gubernur dan beliau sudah siap membicarakan persoalan ini kepada Kemenko Marves dan Kemenhub,” ucapnya.
Ia juga meminta anggota legislatif dari Pulau Belitung, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersama-sama dapat mempertahankan agar bandara H.AS Hanandjoeddin tetap berstatus internasional, tidak turun menjadi bandara domestik.
“Kami meminta bantuan warga Bangka Belitung yang diberikan kepercayaan menjadi anggota DPR RI dan DPRD untuk membantu dan berangkat segera untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian Belitung dan pentingnya Belitung memiliki bandara internasional,” tandasnya.
Dijelaskan Wabup, Belitung saat ini sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sebagai destinasi prioritas pariwisata 10 Bali baru di tanah air, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan ditetapkan sebagai kawasan Unesco Global Geopark (UGG).
Bahkan, lanjut Isyak, baru-baru ini Belitung sukses menyelenggarakan perhelatan Internasional Development Ministerial Meeting (DMM) G20 yang dihadiri kurang lebih 22 perwakilan negara berpengaruh di dunia.
“Harusnya setelah keberhasilan penyelenggaraan DMM G20 kemarin, bandara kami diberi anggaran lebih, bukan malah statusnya dicabut,” terangnya.
Namun dirinya berkeyakinan kuat bahwa pemerintah pusat tidak akan mencabut status bandara internasional H.AS Hanandjoeddin Belitung menjadi bandara domestik.
“Kami percaya pemerintah pusat punya penilaian objektif dan tidak akan mencabut itu,” harapnya. (*)
