BelitongToday , Manggar – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) terus memperkuat pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) guna menjaga mutu serta efektivitas pelayanan keluarga berencana (KB). Pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, distribusi, penyimpanan hingga pelaporan persediaan, dinilai penting agar ketersediaan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, dalam kegiatan Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Sistem Tata Kelola Alokon Tingkat Kabupaten Beltim Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Resto dan Cafe Pondok Kopi, Rabu (28/10/2026).
Yudi menegaskan, kualitas alat dan obat kontrasepsi harus menjadi prioritas karena digunakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas dan mutu produk perlu dipastikan agar pelayanan KB berjalan optimal.
“Jadi kami berharap, karena kita bicara alokon ini yang bakal konsumsinya oleh masyarakat, kita harus make sure dia berkualitas ya, dari sisi efektivitasnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perencanaan kebutuhan kontrasepsi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN menyediakan aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) yang dapat digunakan untuk melaporkan stok sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan pengadaan.
Yudi meminta fasilitas pelayanan kesehatan serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi keluarga berencana untuk aktif melaporkan persediaan Alokon melalui sistem tersebut.
“Kita harus tahu Kabupaten Beltim butuhnya apa. Untuk itu kita siapin toolsnya, namanya aplikasi SIRIKA, jadi teman-teman di faskes, saya minta komitmennya termasuk di OPD KB untuk melaporkan stok alokonnya,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan kontrasepsi di Kabupaten Beltim saat ini berada di kisaran 79 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan ketersediaan Alokon dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Beltim Kamarudin Muten dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan Alokon merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Menurutnya, ketersediaan kontrasepsi perlu didukung sistem pengadaan, distribusi, penyimpanan, serta pelaporan yang teratur dan tepat sasaran.
“Kegiatan ini memiliki arti penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan alokon guna mendukung keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat,” ujarnya.
Kamarudin menambahkan, pengelolaan Alokon tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi yang tepat.
Ia berharap diskusi dan pembinaan tersebut dapat menghasilkan kesepahaman, rekomendasi, serta rencana kerja yang konkret untuk memperbaiki tata kelola Alokon di Kabupaten Beltim.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan kesepahaman, rekomendasi, dan rencana kerja yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Beltim,” harapnya. (Tim/Rel)
