BelitongToday, Manggar – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah dipecah dan dilebur menjadi satu. Hal ini untuk menerapkan struktur organisasi dan tata kerja baru.
Terdapat dua dinas yang dipecah dan satu dinas mengalami peleburan karena adanya perubahan nomenklatur. Di antaranya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sementara untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan gabungan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencama dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa.
Sehingga kedua Dinas yang berpecah itu menjadi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Namun untuk Dinas Komunikasi dan Informatika juga ada penambahan yakni menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Bupati Wanti-wanti Akan Ganti Pejabat yang tidak Amanah
Bupati Belitung Timur, Burhanudin memberikan selamat serta memberikan dukungan dalam mengemban tugas yang baru bagi para pejabat yang baru melaksanakan pelantikan. Ia mengharapkan mereka bisa menjalankan fungsinya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pada triwulan terakhir semester II APBD perubahan sudah DPRD setujui. Kemudian sedang mendapatkan evaluasi dari pemerintah provinsi. Artinya secara garis besar tinggal di jalankan saja.
Sementara di Desember nanti akan ada evaluasi kinerja, bagi pejabat yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik maka akan ia geser.
“Berarti (mereka) yang sudah mendapat amanah tidak mampu dia di situ,” ucapnya.
Begitu juga dengan pegawai honorer, di mana akan beberapa akan berpindah tugas guna membantu para pejabat di OPD yang baru pemekaran. Karena nanti pengangkatan tenaga honorer akan berakhir.
“Kawan-kawan ASN untuk memberdayakan dulu tenaga nonorer yang ada, mengingat keuangan daerah terbatas. Ingat jangan nambah pegawai honorer baru, gajinya gak ada. Jadi saya mohon itu dijaga,” imbuhnya.
Namun bagi pejabat yang duduk di OPD yang baru, Aan menginformasikan akan ada keterlambatan gaji.
“Keterlambatan gaji pasti terjadi, jadi tidak perlu teriak-teriak,” pungkasnya. (Mario)
