BelitongToday, Sijuk – Bawaslu Kabupaten Belitung, menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “.
Acara berlangsung di Hotel Swiss Belresort, jalan Tanjung Kelayang, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Minggu 15 September 2024.
Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan FKUB, Muhammadiyah, NU, LAM Belitong, Tokoh Adat, serta Tokoh Masyarakat di Kabupaten Belitung.
Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini merupakan tantangan besar bagi lembaga pengawas pemilu.
“Tahun ini, Indonesia menyelenggarakan dua pesta demokrasi penting,” kata Aris.
Ia pun menambahkan, bahwa pesta demokrasi pertama yang digelar pada 14 Februari 2024, di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang sudah berlangsung.
Selanjutnya kata Aris, pada 27 November 2024, akan diselenggarakan pemilihan serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Khusus untuk Kabupaten Belitung, pemilihan akan mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati,” Ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa dengan jumlah personil yang terbatas hanya 15 orang di tingkat Kabupaten, 9 orang per kecamatan, dan 1 orang per desa, Bawaslu menghadapi kesulitan dalam mengawasi semua tahapan pemilu.
Aris menambahkan, untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif.
“Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dari berbagai golongan dalam proses pengawasan, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil,” ujar Aris.
Ia juga mengimbau kepada seluruh yang hadir pada kegiatan tersebut untuk berperan aktif dalam mengawal pesta demokrasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.
“Informasi lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi akan disampaikan dalam materi yang akan disampaikan siang ini” tambah Aris.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Belitung mengajak para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan demi terciptanya Pilkada yang aman dan damai.
“Diharapkan dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai perwakilan dan harmonisasi antar kelompok, potensi kerawanan seperti isu SARA dapat diminimalisir,” tegasnya.
Aris juga menanyakan kesiapan masyarakat untuk membantu dalam pengawasan, dan disambut dengan antusiasme positif dari peserta yang hadir. (Angga)
