BelitongToday, Tanjungpandan – Organisasi Masyarakat Peduli Belitong (MPB) mengeluarkan pernyataan sikap resmi menanggapi insiden terbakarnya fasilitas milik PT Timah Tbk, serta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam (SDA) timah di Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua MPB Abdul Hadi Ajin menyatakan bahwa rentetan kejadian dan insiden yang terus berulang di daerah tambang mengisyaratkan adanya kesalahan mendasar dalam tata kelola SDA timah nasional.
”Kejadian berulang di kedua pulau timah ini mengisyaratkan sesuatu kesalahan negara yang sangat mendasar dalam mengelola SDA timah, yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi,” kata Abdul Hadi Ajin, Jumat 14 Agustus 2026.
Ia menilai para pemimpin publik di Belitung harus berani menyuarakan solusi konkret dan tegas terkait persoalan pertambangan timah, alih-alih hanya mengandalkan slogan atau program formalitas semata.
”Masalah ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan jargon seperti ‘Yakin Ade Jalan’ atau ‘Akselerasi Segala Bidang’. Harus ada keberpihakan yang nyata dan terukur dalam mengurai akar masalah ini,” pungkasnya.
Selain itu, MPB juga menyoroti regulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar rakyat di daerah penghasil timah.
Menurut Abdul Hadi, kebijakan dan regulasi formal yang ada saat ini perlu ditinjau kembali agar tidak terjebak dalam formalitas administrasi yang tidak menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
Ia menambahkan, MPB siap mengambil peran aktif dengan mengajukan proposal solusi alternatif pengelolaan timah yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
”Kami dari MPB sangat siap untuk mengajukan proposal alternatif yang berkeadilan dan bermuara kepada kesejahteraan rakyat di daerah tambang, khususnya timah,” tutur Abdul Hadi. (Nazriel)
