BelitongToday, Tanjungpandan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung menggelar Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di halaman Kantor Pemkab Belitung, Senin (8/6/2026)
Agenda ini menjadi penanda kesiapan dan dukungan penuh daerah dalam memulai tahapan pendataan lapangan berskala nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Kabupaten Belitung.
Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi krusial bagi seluruh arah pembangunan, investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, data yang kurang akurat dapat membuat arah pembangunan meleset dari kebutuhan riil masyarakat,” ujar Djoni Alamsyah dalam arahannya.
Mengingat basis ekonomi Belitung bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, jasa, perikanan, pertanian, dan UMKM, kehadiran data yang mutakhir menjadi sangat mendesak.
Oleh sebab itu, Bupati meminta pelaku usaha dari skala mikro hingga besar memberikan data jujur, serta menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, dan desa untuk mengawal kelancaran SE2026.
Di lokasi yang sama, Kepala BPS Kabupaten Belitung, Baiq Kurniawati, mengumumkan bahwa pencacahan lapangan secara door to door dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menariknya, sensus sepuluh tahunan ini tidak hanya menyasar sektor usaha, tetapi juga mencakup rumah tangga non-usaha guna memotret struktur ekonomi daerah secara utuh.
“Untuk Kabupaten Belitung, kami menerjunkan 181 petugas sensus terlatih yang telah melewati seleksi ketat,” kata Baiq Kurniawati.
Untuk mengantisipasi potensi penipuan dan menjamin kenyamanan warga, BPS membekali setiap petugas dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, dan tanda pengenal ber-QR code.
Masyarakat dapat langsung memindai QR code tersebut guna memverifikasi keaslian identitas petugas yang terhubung ke sistem resmi BPS.
Sebagai program nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali, SE2026 ini merupakan pelaksanaan kelima di Indonesia dan menjadi instrumen vital dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Adoy)
