BelitongToday, Tanjungpandan – Pemerintah Kabupaten Belitung, menggelar kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023.
Acara berlangsung di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Belitung, Jumat (10/2) pagi.
Sebanyak 110 orang peserta dari berbagai institusi, lembaga, dan perwakilan masyarakat mengikuti konsultasi publik RPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 tersebut.
RPD bertujuan untuk memperoleh masukan, penyempurnaan rancangan, menghimpun aspirasi, melakukan sinkronisasi terkait rancangan pembangunan, dan menyepakati isu strategis sasaran.
Bupati Belitung, Sahani Saleh dalam sambutannya menyebutkan bahwa merancang suatu pembangunan harus melibatkan masyarakat paling bawah.
“Faktor untuk merancang atau merencanakan suatu pembangunan harus dari bawah,” imbuhnya.
Ia berpesan, kepada Kepala Bapedda Belitung agar perencanaan pembangunan dapat ditindaklanjuti pada tahun 2024 dan 2025.
“Tolong kemudian untuk mensinkronisasikan segala sesuatu hal yang ada di daerah kita ini,” pesannya.
Sanem, sapaan akrab Sahani, juga berharap agar pihak terkait dapat mempertanyakan kepada masyarakat apakah program-program pembangunan saat ini masih relevan.
“Hal itu harus dipertanyakan apakah masih sejalan, relevan dengan masyarakat saat ini agar program pembangunan kita tidak salah sasaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut, berkenaan dengan tahun politik, Sanem mengingatkan agar semua pihak tetap fokus dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan sampai fokus saja dengan politik sehingga pembangunan yang lain terbengkalai,” terangnya.
Sementara itu, Martini, salah satu tim penilai dari Pemerintah Provinsi Babel mengatakan bahwa secara target pembangunan saat ini sudah ada penerapannya.
“Sudah ada indikator makro maupun mikronya,” kata dia.
Oleh karena itu, saat ini hanya meneruskan dan mencoba mengevaluasi indikator mana saja yang belum tercapai.
“Daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir harus menyusun rencana pembangunan dengan masa durasi dokumen yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Sedangkan untuk dokumen pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah waktu pelaksanaannya adalah sama.
“Untuk daerah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen transisi,” paparnya.
Dengan demikian pembangunan tahun 2024-2026 menekankan pada penguatan perekonomian, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM.
“Kemudian kualitas lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi pelayanan publik,” terangnya. (Lia)
