BelitongToday, Tanjungpandan – Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, menegaskan dirinya bukan tipe kepala daerah yang gemar memamerkan aktivitas kerja di media sosial.
Meski jarang tampil di depan kamera, ia memastikan terus bekerja keras membenahi berbagai persoalan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Djoni saat memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, termasuk keberhasilan menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2026.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 dari 12,76 ribu penduduk miskin di tahun 2025 menjadi 11,57 ribu jiwa penduduk miskin di tahun 2026.
Ia menekankan bahwa capaian tersebut murni untuk kemajuan daerah, bukan dijadikan modal politik untuk mencalonkan diri pada kontestasi 2029 mendatang.
”Saya bukan tipe bupati yang kerja suka upload di media sosial. Namun, meskipun tidak di depan kamera, saya tegaskan bahwa saya terus bekerja untuk membenahi apa yang belum selesai dari pemimpin sebelumnya,” ujar Djoni dalam kegiatan Belitong Berhikmat yang digelar oleh KD-17 di Pantai Tanjung Kelayang, Sabtu 14 November 2026 kemarin.
Salah satu fokus pembenahan yang kini tengah dikebut adalah penataan kawasan Tanjungpendam.
Setelah berhasil diamankan menjadi aset daerah, kawasan tersebut dirancang untuk dikembangkan menjadi Central Business District (CBD) atau pusat bisnis baru di Belitung.
Selain Tanjungpendam, Djoni juga mengejar penyelesaian legalitas lahan Politeknik Belitung. Pasalnya, lahan tersebut sebelumnya tercatat dalam satu surat dengan Tanjungpendam. Dengan tuntasnya legalitas lahan ini, langkah untuk menghadirkan Universitas Bangka Belitung (UBB) di Pulau Belitung semakin dekat.
Modernisasi Pasar hingga Pengembangan Pelabuhan
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Belitung berencana memodernisasi Pasar Ikan yang dinilai sudah semrawut. Saat ini, pemerintah daerah tengah mengupayakan kerja sama jangka panjang dengan Pelindo terkait pemanfaatan lahan seluas 1,9 hektare.
”Pasar adalah pusat ekonomi masyarakat, tempat hasil pertanian dan produk lokal bermuara, sehingga harus direvitalisasi. Targetnya, Detail Engineering Design (DED) selesai pada 2027, dan pembangunan fisik dilaksanakan pada 2028,” jelasnya.
Sementara untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Belitung akan mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Batu yang menjadi pintu keluar bahan galian C.
Menurut Djoni, antrean di pelabuhan tersebut mencapai 7 hingga 9 kapal, sehingga potensi PAD belum terserap maksimal jika infrastruktur pelabuhan tidak segera dikembangkan.
”Belitung ini diapit dua pulau besar. Momen strategis ini harus kita ambil agar seluruh investasi bisa masuk ke Belitung,” tambahnya.
Jaminan Kemudahan Investasi
Djoni menilai kunci utama menekan angka kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja melalui masuknya investasi. Karena itu, ia menjamin kemudahan perizinan bagi seluruh investor dan mewanti-wanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak memperlambat proses administrasi.
Ia pun memberikan peringatan tegas agar tidak ada praktik suap dalam proses masuknya modal ke Belitung.
”Jika ada investor datang, jangan pernah bawa duit ke bupati,” tegasnya.
Terkait sektor pertambangan timah, Djoni mengakui nilai manfaat (value) yang diterima daerah saat ini masih tergolong kecil.
Meski penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih menjadi kendala, ia menyebut PT Timah tetap dapat beroperasi berbekal Peraturan Presiden (Perpres) dan surat dari Kementerian ESDM, serta rutin melaporkan jumlah pengiriman timah kepadanya.
Adapun mengenai aktivitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) swasta, Djoni mengungkapkan dirinya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT BSAL dan PT STI. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan penindakan maupun evaluasi perizinan berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
”Mereka memiliki perizinan yang diproses oleh pemerintah provinsi. Kami tidak bisa memutuskan kegiatan mereka melanggar atau tidak, karena itu murni ranah pemerintah provinsi,” pungkasnya. (Nazriel Semesta)
![]()







