Home / Belitong Politics

Senin, 31 Agustus 2026 - 17:32 WIB

‎Pandangan Umum Fraksi DPRD Belitung: Raperda Industri Harus Jadi Solusi Nyata Ekonomi Daerah

Sidang Paripurna DPRD Belitung dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan. APBD TA 2026 oleh Bupati Belitung. 2. Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pelestarian Batu Satam dan Pandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda Prakarsa Eksekutif : ‎a. Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Belitung 2025-2045. ‎b. Raperda Rencana tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Senin 31 Agustus 2026 (BelitongToday/IST-Prokopim Setdakab Belitung)

Sidang Paripurna DPRD Belitung dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan. APBD TA 2026 oleh Bupati Belitung. 2. Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pelestarian Batu Satam dan Pandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda Prakarsa Eksekutif : ‎a. Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Belitung 2025-2045. ‎b. Raperda Rencana tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Senin 31 Agustus 2026 (BelitongToday/IST-Prokopim Setdakab Belitung)

‎Fraksi PKB: Siap Bahas Lebih Lanjut demi Manfaat Nyata

‎Dukungan juga mengalir dari Fraksi PKB. Jubir Fraksi PKB, Wahyu Afandi, menyatakan bahwa pada prinsipnya fraksi menyetujui kedua Raperda inisiatif eksekutif tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

‎”Fraksi PKB memandang agar Raperda ini kelak dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan industri daerah serta kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat,” ungkap Wahyu.

Baca Juga  Ambil Formulir Bacalon Bupati di PDI Perjuangan, Azwardy Azhar Siap Maju di Pilkada Belitung 2024

‎Fraksi Gerindra: RIPK Tidak Boleh Berhenti Sebagai Dokumen Perencanaan

Senada dengan fraksi lainnya, Jubir Fraksi Gerindra, Ferliza, mengapresiasi langkah pemda dalam menyusun arah pembangunan industri jangka panjang hingga 2045. Namun, ia memberi catatan kritis agar regulasi yang dilahirkan memberikan kepastian hukum dan manfaat langsung.

‎”Kami berpandangan Perda ini merupakan instrumen penting. Namun, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK) tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan harus menjadi pedoman yang benar-benar dilaksanakan secara konsisten, terukur, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Ferliza. (Nazriel Semesta)

Baca Juga  Gaji PPPK dan BPJS PBI Dinilai Jadi Tantangan APBD Belitung 2025

Share :

Baca Juga

rapat penyampaian hasil verifikasi administrasi berkas pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024

Belitong Politics

KPU Belitung Sampaikan Hasil Vermin Berkas Dokumen Persyaratan Bacaleg Pemilu 2024, 354 Berkas Bacaleg Belum Lengkap

Belitong Politics

Tiga Paslon Pilkada Belitung 2024 Bacakan Deklarasi Kampanye Damai
Rudianto Tjen

Belitong Politics

Rudianto Tjen Hadiri Langsung Kegiatan Bakti Sosial PDI Perjuangan Belitung

Belitong Politics

Cegah Gejolak Warga, DPRD Belitung Minta Aktivitas Pengiriman Pasir PT. AKU Dikaji Kembali

Belitong Politics

Isyak Meirobie Jabat Wakil Ketua Umum DPP ‘Kawan Militan’ Gibran

Belitong Politics

DPRD Belitung Timur Sahkan Alat Kelengkapan Dewan

Belitong Politics

Bawaslu Belitung dan Kwarcab Gerakan Pramuka Teken Perjanjian Kerja Sama

Belitong Politics

Sanem Ikuti Senam Bersama di DPRD Belitung, Ansori Sebut Wujud Sinergi di Akhir Masa Jabatan