BelitongToday, Membalong – Ratusan warga Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung mendatangi kantor PT Foresta Lestari Dwikarya, Rabu (5/7) kemarin.
Massa yang merupakan warga Desa Kembiri tersebut mendatangi kantor PT Foresta Lestari Dwikarya pada pukul 09.00 WIB. Massa menggunakan delapan truk dan dua kendaraan pikap.
Koordinator Aksi Lapangan (Korlap), Martoni mengatakan aksi yang mereka lakukan tersebut adalah buntut kekesalan mereka terhadap pihak Foresta Lestari Dwikarya.
Aksi ini juga pihaknya lakukan untuk menuntut sejumlah hak masyarakat yang selama ini telah diabaikan oleh pihak Foresta.
“Keberadaan perusahaan di wilayah kami tidak membawa manfaat bagi kami, kami menuntut hak masyarakat kepada perusahaan. Aksi kita tetap damai dan kita tetap berjuang. Apabila dari sini tidak membuahkan hasil maka kita akan langsung ke kantor DPRD,” jelasnya.
Ia menyampaikan, adapun kelima tuntutan tersebut adalah pembagian plasma 20 persen, pengukuran ulang dan jumlah HGU perkebunan kelapa sawit Foresta Lestari Dwikarya, pertemuan dengan pimpinan tertinggi Foresta Lestari Dwikarya, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat sekitar, dan pengendalian hama kumbang tanduk dan ulat api.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan terkait tuntutan dari kami, pihak perusahaan sudah mengetahui poin-poin tuntutan dari kami sehingga kami bisa menyampaikan kepada masyarakat hasilnya,” tegas Martoni.
Ia menambahkan, saat ini pihak Foresta Lestari Dwikarya sudah melakukan kegiatan penebangan pohon sawit seluas 41 hektare. Namun, tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat.
“Saat ini sudah ada penebangan pohon sawit seluas 41 hektare namun pihak perusahaan tidak ada koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait berapa luas HGU yang ada di Desa Kembiri dan kapan berakhirnya HGU tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, General Manager PT Foresta Lestari Dwikarya, Sugeng mengatakan pihaknya telah mendengarkan tuntutan dari massa tersebut.
“Hari ini kami akan mendengarkan tuntutan dari masyarakat. Sementara pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dari pusat tidak bisa hadir karena surat yang masuk mendadak,” ucapnya. (Tim)
